:: Website SJB ::

Syarat dan Penerapan

Apa syarat penerapan jangka benah?

Terdapat dua persyaratan dalam menerapkan Jangka Benah yakni (a) syarat kawasan dan (b) syarat kelembagaan. Jangka Benah diterapkan pada kasawan hutan yang terganggu oleh kebun kelapa kelapa sawit rakyat monokultur dan telah dibebani izin PS dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Kemitraan Kehutanan. Pada kawasan hutan yang terganggu oleh kebun kelapa sawit rakyat monokultur dan sudah masuk PIAPS tetapi belum dibebani izin PS, desa atau kelompok masyarakat setempat dengan difasilitasi KPH dapat mengajukan izin perhutanan sosial yang didalamnya memuat rencana SJB. Sedangkan pada kawasan hutan yang terganggu oleh kebun kelapa sawit rakyat monokultur dan belum masuk PIAPS, desa atau kelompok masyarakat setempat dengan difasilitasi KPH dapat mengajukan revisi PIAPS dan izin perhutanan sosial yang didalamnya memuat rencana SJB.

Adapun dari aspek kelembagaan, Jangka Benah pada izin PS diterapkan oleh Lembaga pemegang izin PS yakni kelompok tani hutan ata KTH. Apabila belum berizin PS, maka desa atau kelompok masyarakat setempat dengan difasilitasi KPH dapat membentuk KTH dalam rangka mengajukan izin PS.

Siapa yang dapat menerapkan jangka benah?

KPH, Desa dan masyarakat melalui kelompok pemegang izin PS merupakan stakeholder utama dalam penerapan Jangka Benah. Berdasarkan UU No. 41/1999 KPH merupakan unit Kelola hutan terkecil. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kewenangan KPH mencakup pengawasan kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan hutan yang ada di wilayahnya, salah satunya dalam bentuk izin Perhutanan Sosial (PS). Dengan integrasi Jangka Benah dalam skema perizinan PS pada Kawasan hutan yang bersawit, KPH memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi, pendampingan lapangan, dan memberikan bantuan teknis kepada kelompok pemegang izin PS dalam menerapkan Jangka Benah pada izin PS tersebut. Sedangkan berdasarkan UU No. 6/2014 desa merupakan representasi pemerintah yang memiliki mandat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kelembagaan Desa akan menjadi mitra utama dari KPH dalam memfasilitasi kelompok masyarakat pemegang izin PS dalam menerapkan Jangka Benah di tingkat tapak. 

Kapan jangka benah dapat diterapkan?

Jangka Benah dapat diterapkan ketika syarat kawasan dan syarat kelembagaan terpenuhi. Namun demikian, agroforestri kelapa sawit sudah dipraktekkan dalam skala terbatas di banyak tempat di Indonesia dan negara tropis lainnya seperti di Malaysia (Ismail et al., 2009; Khasim et al., 2009), Costa Rica (Höbinger et al., 2012) dan di Afrika Selatan dan Afrika Barat (Bhagwat dan Willis, 2008). Di Indonesia, praktek mencampur tanaman perkebunan seperti sawit dengan tanaman kehutanan penghasil kayu, buah maupun getah dikenal dengan nama simpukan di Kalimantan Timur, tembawang di Kalimantan Barat, repong di Lampung Barat, para di Sumatera Barat, dan talun di Sunda (Santoso, 2018). Masing-masing wilayah tersebut memiliki pola kebun campur yang berbeda-beda, namun secara umum sawit menjadi salah satu komponen vegetasi yang dikelola bersama-sama dengan jenis vegetasi lain dalam satu unit lahan yang sama, dimana seluruh vegetasi yang ada di lahan tersebut merupakan sumber pendapatan bagi pemiliknya.

Hasil studi Fakultas Kehutanan UGM (2019) menunjukkan bahwa terbatasnya praktek agroforestri kelapa sawit ini disebabkan oleh beberapa faktor:

  1. petani mempunyai persepsi bahwa mengelola agroforestry kelapa sawit lebih rumit dibandingkan dengan mengelola kebun kelapa sawit monokultur,
  2. petani mempunyai persepsi bahwa penambahan jenis lain pada kebun kelapa sawit monokultur pada satu bidang lahan yang sama akan menyebabkan turunnya produksi tanda buah segar kelapa sawit,
  3. belum cukupnya informasi dan contoh konret praktek agroforestri kelapa sawit skala kecil dan operasional yang telah memberikan keuntungan finansial lebih baik dibandingkan dengan kebun kelapa sawit monokultur
  4. belum adanya kelembagaan pelaksanaan SJB yang efektif dalam memfasilitasi penerapan Jangka Benah di tingkat tapak
  5. belum tersedianya payung hukum yang jelas bagi penerapan Jangka Benah secara luas.