(0274) 512102 jangkabenah@gmail.com

Koordinasi Strategi Jangka Benah Bersama Mitra Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

by | 16 Jun 2022 10:06:44

Tim Strategi Jangka Benah (SJB) terus melakukan pengawalan implementasi SJB pada tingkat tapak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan mitra Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mentaya Tengah Seruyan Hilir dan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi ini dilaksanakan pada Rabu (15/06) di Kota Sampit, Kotawaringin Timur. Koordinasi ini dilaksanakan untuk penyampaian kendala yang dihadapi KPH dalam proses pendampingan petani sawit rakyat didalam kawasan hutan melalui mekanisme Perhutanan Sosial.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh tim Strategi Jangka Benah yang diwakili Dr. Hero Marhaento, Dr. Yanarita, Stevie V. Nissauqodry, M.Sc., dan Andika Putri Cahyani, A.Md. Pihak KPH Mentaya Tengah Seruyan Hilir dihadiri oleh Adie Heryawan, Wibisono, dan Mimin Hardiyan. KPH Kotawaringin Barat diwakili oleh Anwar Delmi, Anita Delina, dan M. Rifqi Faisal. Selain itu, turut hadir Dr. Hery Santoso sebagai perwakilan SPOS Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas pada koordinasi ini yaitu permasalahan legalitas kawasan harus segera diatasi untuk menghindarkan resiko pungutan liar yang dilakukan oleh pihak lain.
Permasalahan yang dihadapi oleh pihak KPH yaitu belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat setelah pengesahan PP. No. 23/2021 dan PP No. 24/2021 sehingga KPH sebagai instansi pemerintah pada tingkat tapak belum mendapatkan pengetahuan menyeluruh terkait jangka benah. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu belum adanya dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik KPH yang mencantumkan jangka benah sehingga ini menjadi kendala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan KPH. Pihak KPH merasa bahwa pihak SJB perlu untuk melakukan pendampingan pada KPH di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penyusunan RKU dan RKT sebagai implementasi Jangka Benah, pihak SJB bersedia untuk melakukan pendampingan.
Hasil pendampingan oleh KPH menunjukkan bahwa petani sawit rakyat memerlukan adanya insentif bantuan bibit tanaman kehutanan, pihak BPDASHL Kahayan serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersedia untuk penyediaan bibit tetapi petani terhalang pada biaya operasional transportasi pengangkutan bibit. Insentif diperlukan oleh petani yang telah melakukan Jangka Benah, legalitas lahan didapatkan melalui izin pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu, petani mengharapkan adanya disinsentif kepada petani sawit lain didalam kawasan hutan yang tidak menerapkan jangka benah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam penyediaan kebijakan untuk mendorong implementasi SJB secara lebih luas.