Jangka Benah sebagai alternatif solusi penyelesaian keterlanjuran sawit rakyat di dalam Kawasan hutan, saat ini kian banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dari pengesahan UU Cipta Kerja 2021 beserta beberapa turunannya, Jangka Benah menjadi salah satu komponen dalam peraturan pemerintah yang telah disahkan, yaitu pada UU 23/2021 dan 24/2021. Sebagai suatu langkah tindak lanjut Jangka Benah sebagai salah satu komponen dalam peraturan pemerintah, tim SJB akan menyelenggarakan sekolah jangka benah. Sekolah ini merupakan suatu bentuk upaya peningkatan kapasitas SDM berbagai pihak untuk dapat mengimplementasikan Strategi Jangka Benah secara tepat. Sekolah Jangka Benah yang akan segera diluncurkan oleh Tim SJB ini akan menyasar berbagai pihak yang akan berkecimpung dalam penyelesaian permasalahan sawit yang mengadopsi penerapan jangka benah. Salah satu lokasi yang akan menjadi bagian dari pembelajaran dalam Sekolah Jangka Benah terletak di Desa Karang Sari. Saat ini, tim SJB di lapangan yang diwakili oleh Fasilitator Desa (Andika dan Tri), dan Tim Tenaga Ahli (Siti Maimunah) sedang melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Sekolah Jangka Benah.
Jangka Benah dikenal sebagai suatu upaya sosio-teknis yang tidak hanya berada dalam koridor tapak namun juga kebijakan/kelembagaan. Untuk mendukung keberhasilan tapak, maka diperlukan suatu monitoring berkala. Monitoring ini dilakukan oleh Andika, Siti Maimunah, dan tim enumerator pada 25 Mei 2021. Monitoring yang dilakukan tidak hanya pada Demplot SJB yang telah dibangun, namun juga dilakukan pada persemaian KBD untuk kegiatan SJB. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pendampingan petani, konsolidasi pengelolaan persemaian, penataan ulang bedengan, pengelompokan jenis, serta melengkapi catatan adminitrasi persemaian. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, yang dimulai pada kegiatan pembibitan, pembangunan demplot hingga pemeliharaan demplot, Demplot SJB ini diharapkan mampu menjadi model yang dapat dicontoh oleh para pihak secara masiv.
